KabupatenHulu Sungai Selatan  berada di  Provinsi Kalimantan Selatan  yang memiliki kawasan perairan rawa dansungai termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Amandit dan Sub DASNagara.. Potensi perairan umum sebesar 80.790 Ha (44,76%) meliputi  rawa 60.697 Ha dan  sungai 20.093 Ha dari jumlah luasan wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan 180.494 Ha. Kawasan reservaat Danau Bangkauseluas 615 Ha. 

Usahapemanfaatan sumberdaya ikan merupakan mata pencaharian utama masyarakatnya dikawasan perairan rawa dan sungai tersebut. Sumberdaya perikanan di daerah inidimanfaatkan melalui usaha penangkapan dan budidaya, tetapi lebih didominasioleh usaha penangkapan. Usaha penangkapan yang terus menerus tanpamemperhatikan norma-norma kelestarian sumberdaya alam tentu akan berakibatburuk bagi sumberdaya perikanan.

Penangkapandan penjualan benih-benih ikan yang bernilai ekonomis merupakan salah satupenyebab rusaknya kelestarian sumberdaya perikanan.  Budaya masyakat Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang senang mengkonsumsi anak-anak lambat laun akan menyebabkan punahnya ikansehingga kelestarian sumberdaya perikanan terancam.

Salahsatu usaha menghindari kondisi ini maka dilaksanakan pengawasan dan raziagabungan terhadap penjualan dan penangkapan anak-anak ikan ekonomis tinggi(Haruan dan papuyu). 

Kegiatan penangkapan dan penjualan anak-anak ikan secara ekonomi menguntungkan namun berdampak negatif terhadap ekologi perairan dan ekonomi masyarakat. Aktivitas penangkapan dan penjualan anak-anak ikan yang bernilai ekonomis mengakibatkan semakin langkanya induk ikan, karena ikan-ikan tersebut belum berkembang biak sudah ditangkap dan dikonsumsi,   faktor inilah menyebabkan produk perikanan tangkap menurun. 

Pelaksanaan pengawasan terhadap penangkapan dan penjualan anak-anak ikan bernilai ekonomis diharapkan akan memberikan peningkatan terhadap produksi perikanan tangkap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program STOP KAPAL ANIS  Stop penangkapan dan penjualan anak ikan bernilai ekonomis diperkenalkan dengan tujuan membentuk mekanisme pengawasan sebagai upaya pelestarian sumberdaya perikanan.

Tindakan tegas dan hukuman sesuai perundang-undangan menjadi komitmen pemerintah daerah sebagai upaya pembelajaran dan efek jera bagi pelaku Penangkapan dan penjualan anak ikan bernilai ekonomis.  Langkah awal yang dilaksanakan adalah  meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki potensi perikanan tangkap,  pembentukan dan pembinaan Pomaswas, pencanangan kawasan bebas Destructive Fishing, pemberian alat tangkap ramah lingkungan serta restocking.

Adanya peran aktif masyarakat sebagai ujung tombak menjaga dan mengamankan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum.  Keberadaan Pokmaswas ini cukup dirasakan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya perikanan yang secara rutin dan bergilir ikut mengawasi wilayah perairan umum.

Kegiatan STOP KAPAL ANIES sebagai upaya menjaga kondisi kealamiahan perairan umum  agar produktivitas perairannya seperti kelimpahan ikan tetap tinggi yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.  Dalam kondisi yang normal mereka mampu menghasilkan tangkapan bermacam-macam jenis ikan dan ukuran minimal 3–5 Kg/hari, sedangkan di musim kemarau mereka mampu menangkap ikan 10–20 kg/hari

Dari segi ekonomi juga sangat dirasakan dengan bertambahnya jumlah produksi perikanan secara otomatis jumlah tangkapan tiap keluarga nelayan juga meningkat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan bagi keluarga nelayan.

Dari segi lingkungan pengawasan yang dilakukan dapat mencegah tindakan yang merusak habitat dan ekosistem dari pelanggran hukum seperti penggunaan setrum dan bahan beracun lainnya yang dapat merusak lingkungan.

Video Tidak Tersedia