Reformasi birokrasi menjadi jargon klise dalam pemerintahan pasca reformasi. Sejak pemerintahan B.J. Habibie sampai dengan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode ke dua, sepertinya masih jauh dari harapan dan belum menampakkan hasil maksimal. Ini bisa dilihat dari berbagai masalah pelayanan kepada publik yang tersendat dan berbelit – belit. Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, diperlukan kepemimpinan birokrasi yang mampu menangani program pemerintah lebih baik. Sebuah pernyataan yang tidak mudah untuk dijalankan oleh organ – organ kekuasaan negara yang berniat untuk menciptakan good governance

Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Terwujudnya suatu good governance dalam praktek – praktek kepemerintahan dalam kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Untuk menjawab harapan tersebut, beberapa peraturan telah dibuat untuk mewujudkan good governance, antara lain TAP MPR Nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UndangUndang R.I Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu esensi dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)

Atas Dasar inilah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengembangka sebuah aplikasi Rapot SKPD di di https://raportskpd.hulusungaiselatankab.go.id/

Rapot SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk oleh 6 indikator yaitu ; Budaya Kerja, Realisasi Anggaran, Reformasi Birokrasi, SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN dan Inovasi . Rapot penilaian ini bisa diakses secara umum di https://raportskpd.hulusungaiselatankab.go.id/

Tujuan E-Raport PD:

1. Membuat sebuah sistem Evaluasi Kinerja Organisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara online

2. Membuat back up data tentang Kinerja Organisasi

Manfaat E-Raport PD:

1. Tersedianya sistem dan data tentang Evaluasi Kinerja Organisasi

2. Tersedianya data penilaian kinerja perangkat daerah untuk kepala daerah;

3. Sebagai bahan evaluasi bagi perangkat daerah yang dinilai

Hasil E-Raport PD:

1. raportskpd.hulusungaiselatankab.go.id

2. Tersedianya data nilai tiap komponen dari penilaian kinerja perangkat daerah