INOVASI

Nama Instansi KECAMATAN.DAHAUTARA
Nama Inovasi SIPADI (SISTEM ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS)
Jenis Inovasi Digital
Inisiator OPD
Bentuk Inovasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Waktu Uji Coba 01-09-2023
Waktu Implementasi 01-09-2023

Pejabat Struktural Pengawas memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Tugas ini menuntut kompetensi kepimpinan operasional dari pejabat Pengawas dalam memimpin bawahan serta fungsi koordinasi dengan stakeholder dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.


Dalam rangka mengisi kompetensi pejabat struktural sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Mempedomani ketentuan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2022. ( Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 ) tentang pelatihan Kepimpinan Pengawas,telah  menerapkan pendidikan dan pelatihan Tingkat IV pola baru yang bersifat inovatif, yaitu memungkinkan peserta PKP mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya, khususnya dalam merancang suatu perubahan  untuk hasil yang lebih baik. Impelementasi Aksi Perubahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta PKP angkatan III Tahun 2023. Diharapkan dengan Implementasi tersebut peserta PKP mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya secara langsung di tempat kerja masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah Berupa Kewilayahan dimana daerah tersebut di pimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut makan diperlukan kerjasama dan komitmen bersama semua ASN lingkup Kecamatan termasuk Pejabat Pengawas salah satunya adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas dan Fungsi untuk  menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2022 masih ditemukannya dokumen Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas yang selisih angka antara nilai pada kuitansi dan lampiran SPJ, serta masih ditemukannya data dukung yang tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan adanya kelebihan dan atau kekurangan bayar oleh Bendahara. Melihat fakta dan kondisi tersebut maka disimpulkan salah satu masalah pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Daha Utara adalah “Masih Belum Optimalnya Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas”.

Google Forms adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Penyuntingan Google Dokumen berbasis web gratis yang di tawarkan oleh Google, formulir ini memiliki beragam fitur dalam melakukan penyuntingan informasi sehingga mempermudah pengguna dalam melakukan pengolahan data. Dengan memanfaatkan fitur yang di miliki oleh Google Forms di harapkan aplikasi tersebut dapat mempermudah dalam pembuatan Dokumen Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas, sehingga mampu menjadi Solusi dalam permasalahan administrasi di kecamatan Daha Utara.

Tujuan Inovasi ini Secara umum membahas mengenai pengoptimalisasian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan khusus nya terhadap pengelolaan Keuangan SKPD yang selama ini kurang optimal. SIPADI bermanfaat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable. Selain itu, SIPADI juga memberikan manfaat Mengoptimalkan Pelayanan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas. Gagasan Inovasi ini diharapkan menjadi solusi jawaban atas permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan SKPD. Tujuan Inovasi ini untuk jangka pendek yaitu dalam rangka mencapai perbaikan kinerja organiasi, Tersajinya Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas sesuai ketentuan, Tercapainya tertib Administrasi Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas khususnya di kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Manfaat yang dapat dicapai Kecamatan Daha Utara dengan adanya Inovasi ini adalah:

  1. Telah Optimalnya Pelayanan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas
  2. Tersajinya Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas sesuai ketentuan
  3. Tercapainya tertib Administrasi Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas di kecamatan Daha Utara
  4. Memudahkan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

Berdasarkan hasil dari  implementasi Inovasi SIPADI  maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

  1. Untuk mengatasi permasalahan ”Belum optimalnya Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas”, maka strategi prioritas yang digunakan adalah melalui pembuatan Sistem Administrasi Perjalanan Dinas;
  2. Optimalisasi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Melalui Sistem Administrasi Perjalanan Dinas (Sipadi) Pada Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, SIPADI merupakan Sistem yang dirancang untuk mempermudah pembuatan Surat pertanggung jawaban perjalanan Dinas secara online menggunakan Smartphone / PC , Sistem ini menggunakan Aplikasi Google Form sebagai media pengumpulan datanya dan juga Google Form sebagai pengelola datanya, setelah di lakukan pengelolaan data dan berbentuk sebuah dokumen pertangung jawaban perjalanan dinas dokumen tersebut di ubah menjadi format Digital (PDF) yang natinya dikirim kepada pengguna yang melakukan perjalanan dinas dan dapat di print out dimana saja pengguna memerlukannya.
  3. Aplikasi SIPADI menjadi solusi mengatasi permasalahan Sistem Administrasi Pertanggung Jawaban Dokumen Perjalanan Dinas yang awalnya sering membutuhkan waktu lama untuk  melengkapi, terjadinya kurang bayar atau lebih bayar, dan juga kelengkapannya tidak memadai kini telah teratasi.

Video Tidak Tersedia

All rights Reserved © Your Company, 2021

Made with   by ThemeWagon