Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana. Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi manajemen sesuai dengan ketentuan pasal 386 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi manajemen dapat dilakukan pada unit layanan di Perangkat Daerah atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Kecamatan.

Hal ini sejalan dengan dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan publik diharapkan dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik pemanfaatan Sistem Pelayanan yang berbasis teknologi informasi hampir menjadi keharusan bagi organisasi organisasi pemerintah khususnya organisasi yang tupoksinya bergerak dalam bidang pelayanan administrasi bagi masyarakat. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi melalui bentuk situs website maupun aplikasi online.

Untuk mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu sistem ketatalaksanaan dalam pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pelaporan dan pelayanan perijinan untuk memudahkan, mempercepat dan sesuai dengan tepat dengan mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana teknologi informatika untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelayanan kepada masyarakat akan meningkat dan memuaskan dengan sistem ini. Dalam pelaksanaan sistem pelayanan berbasis online tentu saja harus mengakomodir asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, baik itu wanita, pria, tua maupun muda.

Munculnya kebutuhan akan pelayanan publik yang bersih Pemerintah merasa perlu untuk membuat peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah di bawahnya dengan harapan pelayanan publik yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Peraturan yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Memperhatikan amanah Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya memenuhi penyelenggaraan pelayanan public berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengeluarkan regulasi yang mengatur pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkannya regulasi tentang PATEN ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui PATEN.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tingkat kecamatan berawal dari tingkat desa baru kemudian diproses pada tingkat kecamatan. Pelayanan yang ada di pemerintah desa dari tahun ke tahun. Dalam rangka meningkatkan pelayanan ini maka pada tahun 2017 yang lalu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan seleksi perangkat desa secara serentak termasuk perangkat desa yang ada di Kecamatan Kalumpang. Akan tetapi karena pelayanan yang bersifat dinamis, pada kenyataan di lapangan masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan pada tingkat desa, hal ini terutama disebabkan karena mobilitas Kepala Desa yang sangat padat dalam kesehariannya, sehingga terkadang masyarakat dalam mengurus surat menyurat sering tidak bertemu dengan Kepala Desa, sedikit banyak hal ini menyebabkan jangka waktu pelayanan menjadi relatif lebih lama dari yang seharusnya dikarenakan harus menunggu kepala desa datang ke kantor desa.

Selain itu yang menjadi permasalahan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini adalah penyebaran Covid-19 baik pada area lokal Kecamatan Kalumpang maupun pada tingkat nasional di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan ketat dalam mengatur mobilitas masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan. Sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 saat ini, penyelenggaraan pelayanan public mengalami beberapa kendala, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Kalumpang saat ini masih bersifat manual dan terkadang terpusat pada individu perorangan sehingga apabila yang bersangkutan tidak ada ditempat maka pelayanan tidak dapat dilakukan yang menyebabkan pelayanan tidak cepat dan tepat waktu. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan yang ada di kecamatan Kalumpang. Semangat inilah yang menambah inspirasi dan motivasi untuk membuat terobosan dan inovasi dibidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan mengusung gagasan “Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Online Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”

1. Tujuan Jangka Pendek

• Terlaksananya konsultasi dengan mentor dan coach dalam rangka meminta arahan terkait pelaksanaan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kalumpang Online
• Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut pelaksanaan aksi perubahan
• Terbentuknya Tim Aksi Perubahan
• Ditetapkannya Tim Aksi Perubahan
• Terlaksananya koordinasi bersama programer terkait konten aplikasi
• Tersedianya sistem pelayanan berbasis informasi teknologi di Kecamatan Kalumpang yang mencakup sebagian jenis pelayanan
• Terlaksananya uji coba aplikasi SI PATEN OK
• Tersedianya bahan sosialisasi penerapan aplikasi SI PATEN OK
• Terlaksananya sosialisasi penerapan aplikasi SI PATEN OK
• Terlaksananya Bimtek penerapan aplikasi SI PATEN OK
• Terpenuhinya usulan operator pengelola aplikasi di Desa
• Ditetapkannya operator aplikasi SI PATEN OK lingkup pemerintah desa
• Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan
• Terpenuhinya Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi Perubahan

2. Tujuan Jangka Menengah

Tersedianya Aplikasi Sistem Pelayanan Berbasis Informasi Teknologi yang meliputi semua jenis pelayanan.

3. Tujuan Jangka Panjang

Tersedianya Sistem Pelayanan Berbasis Android yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kecamatan Kalumpang khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya.

1. Bagi Organisasi (Kecamatan Kalumpang)

a. Mendukung pencapaian sasaran Kecamatan Kalumpang

Kecamatan Kalumpang memiliki sasaran yang telah ditetapkan, yakni Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan dengan salah satu indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Terkait dengan hal ini, salah satu fungsi yang ada pada aplikasi SI PATEN OK adalah dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan yang diajukan oleh masyarakat yang dapat menghasilkan IKM sebagai nilai capaian pelayanan.

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor pendapatan asli daerah yang dibebankan kepada Kecamatan pada saat sekarang ini adalah pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan target pendapatan yang berasal dari pungutan retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terkait dengan hal ini, salah satu fungsi yang ada pada aplikasi SI PATEN OK adalah layanan IMB kepada masyarakat.

c. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kalumpang dituntut lebih meningkatkan hasil kerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemampuan pelaksana atau pemberi layanan juga dituntut untuk lebih terampil, aktif dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a. Mendukung mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu "Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat" terutama pencapaian Misi V yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis” sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

b. Berkontribusi terhadap capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Keterkaitannya aksi perubahan ini dengan capaian nilai LPPD adalah bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD yang terkait pelaksanaan tugas kecamatan adalah:

1) Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dicapai

3. Masyarakat

a. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

b. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

1.     Kecamatan Kalumpang

a.      Mendukung pencapaian sasaran Kecamatan Kalumpang

Kecamatan Kalumpang memiliki sasaran yang harus dicapai dalam rangka mendukung pencapaian Misi V Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kalumpang adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan dengan salah satu indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Terkait dengan hal ini, salah satu fungsi yang ada pada aplikasi SI PATEN OK adalah dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan yang diajukan oleh masyarakat. Hasil dari pelaksanaan SKM tersebut menghasilkan nilai capaian pelayanan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b.    Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor pendapatan asli daerah yang dibebankan kepada Kecamatan pada saat sekarang ini adalah pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan target pendapatan yang berasal dari pungutan retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Banyaknya retribusi yang diperoleh akan berbanding lurus dengan banyaknya jumlah bangunan yang berizin. Terkait dengan hal ini, salah satu fungsi yang ada pada aplikasi SI PATEN OK adalah layanan IMB kepada masyarakat.

c.    Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Kalumpang dituntut lebih meningkatkan hasil kerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah hasil yang bernilai positif. Kemampuan pelaksana atau pemberi layanan juga dituntut untuk lebih terampil, aktif dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat sampai dengan lapisan terbawah.

Layanan administrasi yang diharapkan masyarakat dapat diakses terlebih dahulu melalui ponsel seluler dimanapun masyarakat berada. Masayarakat tidak perlu bersusah payah untuk sekedar mempertanyakan kelengkapan persyaratan administrasi maupun untuk memproses layanan yang dibutuhkan. Informasi tersebut sudah tersedia pada menu layanan aplikasi SI PATEN OK.

2.     Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a.    Mendukung mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu "Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat" terutama pencapaian Misi V yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis” sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Fokus pada Kecamatan Kalumpang terkait dengan aksi perubahan ini adalah meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan layanan publik yang berkulitas sebagaimana misi V tersebut.

b.    Berkontribusi terhadap capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keterkaitannya dengan aksi perubahan ini adalah bahwa indikator kinerja kunci :

1)     Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten.

2)     Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai urusan penunjang.

3)     Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dicapai

Hal tersebut tentunya mempunyai pengaruh penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir pada setiap tahunnya. 

3.     Masyarakat

a.      Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Penerapan sistem pelayanan yang berbasis online menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan internet diharapkan dapat menghasilkan layanan yang lebih cepat dan lebih hemat waktu. Masyarakat dapat mengakses pelayanan kapanpun dan dimanapun masyarakat itu berada.

b.      Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat dapat mengajukan layanan yang dibutuhkan melalui ponsel seluler yang dimiliki. Proses layanan akan secara otomatis dilakukan oleh petugas pelayanan Kecamatan Kalumpang pada saat ada pemberitahuan (notifikasi) pada aplikasi SI PATEN OK. Selanjutnya petugas pelayanan kecamatan akan menyerahkan dokumen layanan yang telah selesai diproses ke rumah masyarakat yang dilayani. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang dilayani.

c.      Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

Ditengah keterbatasan mobilisasi pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dituntut untuk menerapkan protocol kesehatan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Terlebih khusus masyarakat yang baru saja bepergian dari luar daerah ataupun yang mengalami gejala terinfeksi virus Covid-19 yang disarankan untuk dilakukan karantina atau isolasi. Keberadaan suatu sistem layanan berbasis teknologi informasi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. mandiri. Aplikasi SI PATEN OK hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan baik bagi masyarakat maupun petugas layanan. Kebutuhan masyarakan akan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah tetap dapat diakses tanpa harus dating ke kecamatan melalui ponsel seluler yang dimiliki masyarakat itu sendiri.